KENDARI, sultrainformasi.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas Hukum (FH), Universitas Halu Oleo (UHO) memberikan apresiasi terhadap langkah Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) yang melakukan patroli ilegal mining di Kolaka. Namun, BEM FH UHO juga menyampaikan sindiran tajam terkait hasil patroli tersebut yang tidak menemukan adanya aktivitas tambang ilegal, bertolak belakang dengan banyaknya aduan masyarakat.
“Langkah Ditreskrimsus Polda Sultra untuk merespons cepat aduan masyarakat dengan melakukan patroli di Kolaka patut diapresiasi. Namun, hasil temuan tidak menemukan adanya aktivitas tambang ilegal ini sungguh aneh bin ajaib, mengingat banyaknya laporan dan bukti yang disampaikan oleh masyarakat,” kata Ketua BEM FH UHO, Muh. Bissabir kepada sultrainformasi.id, Jumat (02/08/2024).
Muh. Bissabir sapaan Sabir menambahkan bahwa BEM FH UHO merasa ada yang janggal dengan hasil patroli tersebut. Ia menyayangkan karena tidak sejalan dengan realitas lapangan.
“Patroli yang tidak membuahkan hasil seperti ini menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran adanya permainan kotor yang merugikan masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Sabir mengungkapkan bahwa data menunjukkan ada beberapa kasus pertambangan ilegal di Sultra yang pernah dibekingi oleh oknum kepolisian. Misalnya, pada tahun 2022 di Kabupaten Bombana, ditemukan aktivitas tambang emas ilegal yang melibatkan beberapa oknum polisi.
Para oknum ini diduga menerima suap untuk memberikan perlindungan kepada para penambang ilegal. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Konawe pada tahun 2023, di mana ditemukan bahwa sejumlah oknum polisi menerima suap dari operator tambang nikel ilegal.
Kasus ini terungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh tim khusus yang menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening beberapa anggota kepolisian .
Lebih lanjut, Sabir mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja Polda Sultra.
“Kami mendesak Kompolnas dan KPK untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan memastikan tidak ada oknum yang bermain di balik patroli yang dilakukan. Pengawasan ketat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tambahnya.
BEM FH UHO juga mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan setiap aktivitas tambang ilegal yang mereka temui dan mendesak pihak berwenang untuk transparan dalam menindaklanjuti setiap laporan.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan adil tanpa ada intervensi atau kongkalikong dari pihak manapun,” tutup Sabir.
Sikap kritis dan apresiasi yang disampaikan BEM FH UHO ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal penegakan hukum yang bersih dan transparan di Sultra.
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐤𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢.𝐜𝐨𝐦, 𝐛𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐢.
