KPI Pusat Soroti Fasilitas KPID Sultra, Dinilai Tak Layak dan Hambat Pengawasan Siaran

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyoroti kondisi fasilitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara (KPID Sultra) yang dinilai belum memadai.
‎
‎Keterbatasan tersebut disebut berpotensi menghambat optimalisasi pengawasan lembaga penyiaran di daerah.
‎
‎Sorotan itu disampaikan langsung oleh Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santosa, saat melakukan kunjungan dan peninjauan ke kantor KPID Sultra di Jalan Mayjen S. Parman, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Rabu (01/04/2026).
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Tulus memeriksa secara langsung kondisi ruangan komisioner hingga staf, serta mengecek fasilitas pendukung, termasuk perangkat pemantauan siaran yang menjadi alat utama dalam fungsi pengawasan.
‎
‎Hasil peninjauan menunjukkan kondisi bangunan kantor yang dinilai belum layak. Sejumlah fasilitas tampak mengalami kerusakan, mulai dari jendela, dinding, kursi, hingga plafon. Bahkan, alat pemantauan siaran yang seharusnya menjadi instrumen utama pengawasan disebut tidak tersedia.
‎
‎“Kami datang untuk mengevaluasi bagaimana teman-teman KPID melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran,” kata Tulus.
‎
‎Ia menegaskan, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kelemahan mendasar yang membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Padahal, menurutnya, KPID memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengawasan isi siaran di daerah.
‎
‎“Saya tidak melihat alat pemantauan di sini. Padahal, KPID berkoordinasi dengan pusat, tetapi dukungan fasilitas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
‎
‎Temuan tersebut menjadi catatan penting bagi KPI Pusat untuk mendorong adanya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dukungan fasilitas, termasuk melalui dana hibah, dinilai sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan serta kualitas informasi yang diterima masyarakat.
‎
‎Tulus pun berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi tersebut.
‎
‎“Semoga pemda bisa memberikan dukungan, karena bicara penyiaran itu berkaitan dengan diseminasi informasi, bahkan menyentuh aspek ketahanan nasional,” pungkasnya.
‎