TIDAR Kendari Jagokan Dasco Jadi Wapres, Sebut Punya Modal Pengalaman Politik
KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kota Kendari menjagokan Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut didasarkan pada pengalaman Dasco di dunia politik, legislatif, dan pemerintahan nasional.
Ketua TIDAR Kota Kendari, Safar Tisse, S.H., M.H., menilai pengalaman panjang Dasco dalam dunia legislatif dan kepartaian menjadi salah satu modal untuk mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Presiden.
Menurut Safar, Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mempunyai pengalaman kelembagaan, kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik, serta pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan.
“Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman panjang dalam lembaga legislatif dan dinamika politik nasional. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa beliau layak diperhitungkan dalam pembahasan mengenai figur pengganti Wakil Presiden,” ungkap Safar kepada media, Senin (16/11/2026) kemarin.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi kelembagaan serta menjaga koordinasi antarlembaga negara.
Safar menegaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kedekatan Dasco dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada pula sejumlah pertimbangan lain, seperti rekam jejak politik, pengalaman organisasi, dan latar belakang akademiknya.
“Tentu jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Ini merupakan jabatan konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas kenegaraan, dan pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab pemerintahan. Karena itu, setiap figur yang dipertimbangkan harus memiliki kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” lanjutnya.
TIDAR Kota Kendari memandang bahwa momentum pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi ruang bagi munculnya aspirasi publik yang konstruktif. Meski demikian, proses tersebut tetap harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Safar berharap dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menjadi ruang kompromi kepentingan politik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan bangsa terhadap figur yang mampu menjalankan fungsi kenegaraan secara bertanggung jawab.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia mendapatkan figur Wakil Presiden yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan dalam proses tersebut,” tutup Safar.









