Jaelani Kembali Dipercaya Nahkodai PKB Sultra, Tegaskan Tak Akan Mewariskan Kerusakan Lingkungan

NASIONAL, SULTRAINFORMASI.ID – Jaelani kembali dipercaya memimpin Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara periode 2026–2031 dengan menegaskan komitmen politik yang berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan agar tidak mewariskan kerusakan alam kepada generasi mendatang.

Kepercayaan tersebut diberikan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sultra yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Jaelani kembali diamanahkan secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinan PKB Sultra.

Puncak proses politik internal itu ditandai dengan pelantikan serentak seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Pelantikan ini menjadi penegasan arah perjuangan PKB di daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional partai.

Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Chozin didaulat sebagai Ketua Dewan Syura DPW PKB Sultra, didampingi Muhammad Irpani Thalib sebagai Sekretaris Dewan Syura. Sementara Jaelani resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Sultra, dengan Al Rasid Tamil sebagai sekretaris dan Ali Mardan sebagai bendahara.

Rangkaian pelantikan juga diisi dengan penandatanganan kontrak komitmen dan kontrak kinerja oleh seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara DPW. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB turut menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebagai penguatan ideologi dan konsolidasi kader agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Jaelani, pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk mengokohkan visi Politik Kehadiran sebagai arah utama perjuangan PKB Sultra.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa politik harus dimaknai sebagai kerja nyata yang menyentuh kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, hanyalah alat untuk mencapai tujuan mulia, yakni kesejahteraan masyarakat lahir dan batin tanpa merusak alam,” ujar Jaelani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).

Ia menekankan agar seluruh kader dan anggota legislatif PKB, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun eksekutif, tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Kader diminta membuka ruang komunikasi selama 24 jam guna menyerap aspirasi dan keluhan warga.

“Kader PKB harus hadir, menjadi lokomotif perubahan, dan teladan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Jaelani menjelaskan, politik kehadiran menuntut kader untuk turun langsung saat masyarakat menghadapi krisis, seperti bencana alam, konflik agraria, hingga kegagalan panen. Menurutnya, kader PKB harus menjadi pihak pertama yang hadir memberikan solusi, bukan sekadar muncul menjelang pemilu.

“PKB Sultra adalah rumah aspirasi. Jika ada kader yang abai terhadap rintihan rakyat, maka ia telah mengkhianati khitah perjuangan partai ini,” katanya.

Selain itu, Jaelani meminta seluruh kader di parlemen bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan berpotensi merusak lingkungan.

“PKB Sultra berkomitmen mengawal anggaran agar benar-benar dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi sektor riil yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kepemimpinannya, sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama Politik Kehadiran. Jaelani menilai sebagian besar masyarakat Sultra masih menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

“Seluruh kader harus mendorong kebijakan yang menjamin ketersediaan pupuk, stabilitas harga pascapanen, serta kemudahan akses permodalan bagi petani kecil,” jelasnya.

Ia juga mendorong transisi menuju sistem pertanian organik sebagai langkah menjaga kesuburan lahan, kesehatan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan pertanian organik, petani tidak bergantung pada bahan kimia mahal dan dapat menghasilkan komoditas bernilai tinggi,” katanya.

Selain pertanian, sektor kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian serius. Jaelani menegaskan komitmen PKB Sultra untuk memperkuat armada tangkap nelayan lokal, melindungi wilayah pesisir dari praktik illegal fishing, serta mendorong hilirisasi produk perikanan agar nelayan memperoleh nilai tambah ekonomi.

Di sektor peternakan, PKB Sultra mendorong program penggemukan ternak berbasis komunitas yang terintegrasi dengan pemanfaatan pakan lokal guna meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan.

Sementara di sektor kehutanan dan lingkungan, seluruh kader diminta mengawal kebijakan yang seimbang antara pemanfaatan dan rehabilitasi hutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim.

“Kita tidak boleh mewariskan kerusakan lingkungan kepada anak cucu. Pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian alam,” tegas Jaelani.

Pengukuhan kembali Jaelani diharapkan membawa energi baru bagi PKB Sultra untuk terus bertransformasi menjadi partai yang solutif, berwawasan lingkungan, dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil di Bumi Anoa.