40 PPPK Paruh Waktu Pemprov Sultra Mundur, 116 Orang Tak Dapat Perpanjangan SK
KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Sebanyak 116 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tidak mendapatkan perpanjangan Surat Keputusan (SK) masa kerja.
Dari jumlah tersebut, 40 orang di antaranya diketahui mengundurkan diri.
Hal itu terungkap saat Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyerahkan SK perpanjangan masa kerja kepada 2.489 PPPK Paruh Waktu dalam upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Gubernur menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat empat alasan yang menyebabkan 116 pegawai tersebut tidak memperoleh perpanjangan SK.
”Rinciannya, tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing,” katanya.
Khusus 68 pegawai tersebut, kata Andi Sumangerukka, tidak diusulkan karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
”Sementara itu, dari total 2.489 PPPK Paruh Waktu yang mendapatkan perpanjangan SK, terdiri atas 1.090 tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis,” ujarnya.
Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2026.
Gubernur berharap perpanjangan SK menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja dan pengabdian kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kualitas seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaian maupun lamanya masa kerja, melainkan ketulusan, kemampuan, dan hasil kerja yang diberikan.









