‎Kasus Bandara Kolut Kembali Disorot, FKPMI Desak Kejati Periksa Bupati hingga Mantan Wabup

‎Kasus Bandara Kolut Kembali Disorot, FKPMI Desak Kejati Periksa Bupati hingga Mantan Wabup

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara membuka kembali dan mengevaluasi penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Bandara Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
‎
‎Desakan tersebut disampaikan FKPMI Sultra dalam aksi penyampaian aspirasi, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Koordinator Lapangan FKPMI Sultra, Dhonal, mengatakan pihaknya meminta Kejati Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan bandara.
‎
‎Menurutnya, penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksana teknis, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan kebijakan, penganggaran, maupun pengendalian proyek.
‎
‎”Kami meminta penyidik mendalami dugaan peran Bupati Kolaka Utara dalam proses perencanaan, penganggaran, pengambilan kebijakan, pelaksanaan proyek, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang bekerja secara terkoordinasi untuk memuluskan dugaan penyimpangan anggaran,” kata Dhonal.
‎
‎Ia menegaskan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.
‎
‎Selain itu, FKPMI Sultra meminta Kejati mengevaluasi konstruksi hukum yang digunakan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dalam menangani perkara tersebut.
‎
‎Mereka mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menggerakkan pihak lain melalui penyalahgunaan kekuasaan.
‎
‎”Kami menduga ada hubungan CV Malebu dengan PT Monodon. Mereka meminta Kejati memeriksa direktur CV Malebu serta menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan tersebut sebagai subkontraktor dalam pekerjaan pembangunan Bandara Kolaka Utara,” ujarnya.
‎
‎Penelusuran yang diminta meliputi legalitas perusahaan, pemilik manfaat atau beneficial ownership, hubungan bisnis dengan PT Monodon, dokumen kontrak dan subkontrak, sumber pembiayaan, hingga transaksi keuangan dan aliran pembayaran proyek.
‎
‎Tak hanya itu, FKPMI Sultra meminta penyidik menelusuri informasi mengenai anggaran pembangunan bandara yang disebut-sebut menggunakan skema pinjaman Bank Sultra dengan nilai sekitar Rp93 miliar dari sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
‎
‎”Apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, penyidik perlu menelusuri transaksi dan aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Kepada Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin juga meminta Kejati mendalami peran dan tanggung jawabnya dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya terkait proses penganggaran dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pembangunan bandara,” jelasnya.
‎
‎Mereka juga meminta penyidik menelusuri dugaan koordinasi dengan Inspektorat dalam pengelolaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
‎
‎”Selain Jumardin, kami juga meminta ubtik mantan Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Abbas, diperiksa karna ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan dan Pemetaan Bandara Kolaka Utara,” tuturnya.
‎
‎Pemeriksaan tersebut dinilai perlu mencakup proses pembebasan lahan, pemetaan, dokumen administrasi, penetapan lokasi, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban kegiatan tim.
‎
‎FKPMI menilai proses pembebasan lahan dan pemetaan tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan administratif, tetapi juga perlu ditelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.
‎
‎Terakhir, mereka meminta Kejati Sultra mendalami fungsi pengawasan DPRD Kolaka Utara, termasuk peran ketua, pimpinan, dan komisi terkait dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan bandara.
‎
‎Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap sejauh mana fungsi pengawasan legislatif dijalankan, termasuk informasi yang diterima DPRD dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
‎
‎FKPMI Sultra menegaskan seluruh pihak yang disebut dalam tuntutan mereka perlu didalami berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
‎
‎Mereka berharap Kejati Sultra memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut demi memastikan penanganan dugaan korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara berjalan transparan dan akuntabel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup