WAKATOBI, sultrainformasi.id – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (09/06/2022).
Orang nomor satu Indonesia ini menyampaikan, kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.
“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ucap Presiden Jokowi.
Dia menekankan bahwa, adanya ego sektoral antara kementerian atau lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara.
Presiden menyebut, integrasi antarkementerian atau lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.
“Pemerintah daerah, kabupaten atau kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” ujarnya.
Kepala negara itu melanjutkan, bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Menurutnya, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan,” lanjut Jokowi.
Presiden berharap, dengan keberadaan GTRA, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.
“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” tutup Presiden.
Laporan: Heruddin
Editor: Aldho
