KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Massa aksi melakukan demonstrasi soal maraknya pembangunan perumahan subsidi ataupun komersil yang dinilai ugal-ugalan serta menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari. Namun, demonstrasi itu berakhir ricuh massa aksi dan Satpol PP adu mulut, saling tarik hingga kejar-kejaran.
Pendemo itu berasal dari Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Aliansi Pemuda Sultra. Unjuk rasa itu berlangsung di kawasan kantor Wali Kota Kendari, Senin (14/10/2024).
Jenderal lapangan, Andri Togala menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Kendari hampir lumpuh dikarenakan banjir di beberapa titik di kota bertakwa ini.
Untuk itu pihaknya meminta tindakan tegas dari Pemkot dalam hal ini Dinas PUPR Kota Kendari untuk menghentikan pembangunan perumahan yang dinilai secara ugal-ugalan, dan diduga tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.
“Langkah ini kita ambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kota Kendari, apalagi di musim penghujan, kita semua merasakan dampaknya, termasuk saya juga menjadi korban banjir,” kata Andri, Senin (14/10/2024).
“Untuk itu hari ini kita bertandang ke Pemkot Kendari untuk menghentikan pembangunan perumahan yang ugal-ugalan dan tidak mengusulkan kuota perumahan subsidi lagi,” sambungnya.
Lanjut jebolan aktivis HmI ini membeberkan bahwa pembangunan perumahan yang diduga tidak memperhatikan lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari.
“Kita bisa lihat bersama kemarin, salah satu penyebab banjir karena pembangunan perumahan yang diduga ugal-ugalan dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar, serta belum lagi pembukaan lahan baru tanah kaplingan, yang mengubah bentuk alam dan lingkungan yang tadinya bukit dan pohon-pohon dikasih rata semua, rawa-rawa ditimbun, tetapi tidak memperhatikan lingkungan sekitar,” terangnya.
“Dan untuk itu kita minta tindakan tegas, apalagi kemarin akibat peristiwa banjir menimbulkan korban jiwa, ada bayi yang terseret arus, dan ada orang tua di kota lama yang kaget dan meninggal dunia karena banjir,” lanjutnya.
Kata Andri, jika peristiwa ini berulang-ulang, maka Kota Kendari akan menjadi langganan banjir. “Belum lagi pembukaan lahan di Nanga-nanga dan Tahura Nipa-nipa yang nyata-nyata status kawasan tapi sampai saat ini tidak ada tindakan,” tuturnya.
Namun aksi Andri dan kawan-kawan tidak ditemui oleh pemangku kewenangan malah berujung dugaan tindakan premanisme dari sejumlah oknum saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Kendari.
“Kita sampaikan aspirasi kami mewakili masyarakat, kita mau bertemu sama pemangku kewenangan, malah kami dibuat seperti ini, dipukuli bahkan dikejar seperti maling dirumah sendiri, ada apa ini? Apakah Pemkot Kendari melindungi pengusaha perumahan dan tanah kaplingan?,” ujarnya.
“Apa Pemkot Kendari tidak memperdulikan lagi masyarakatnya yang khawatir akan bencana banjir?,” tambahnya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi lanjutan menyoal hal tersebut hingga mendapatkan titik terang. “Kita juga akan laporkan ke APH tindakan premanisme ini,” tutupnya.
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐤𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢.𝐢𝐝, 𝐛𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐢.
