Sri Mulyani Sentil Soal Gaji Guru dan Dosen: Mau Dihargai atau Cuma Minta Dibagi Uang?

NASIONAL, SULTRAINFORMASI.ID – Di tengah derasnya keluhan publik soal rendahnya gaji guru dan dosen yang ramai di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani melontarkan pernyataan mengejutkan. Bukan sekadar empati, ia menyodorkan pertanyaan tajam yang menyentil nalar dan mengguncang kenyamanan berpikir.

“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” kata Sri Mulyani, Jumat (08/08/2025) dikutip sultrainformasi.id dari Tribunnews.com.

Pernyataan ini tak datang dari ruang hampa. Di berbagai platform digital, keluhan soal pendapatan pendidik kerap jadi bahan curhat, meme, bahkan protes terbuka. Namun, alih-alih mengumbar janji populis atau memberikan simpati kosong, Sri Mulyani justru mengajak masyarakat berpikir lebih dalam soal tanggung jawab dan keadilan anggaran.

“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” tanyanya.

Pernyataan itu menjadi bola panas. Ia tak menafikan pentingnya peran negara, tapi juga menyorot pentingnya kontribusi kolektif dalam menghargai profesi guru dan dosen. Apakah publik hanya menuntut negara tanpa ikut terlibat menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan?

Tak sampai di situ, Sri Mulyani mengguncang logika lama yang masih melekat kuat: bahwa semua harus dibagi rata, tanpa mempertimbangkan kualitas.

“Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” ujarnya.

Kalimat ini seolah menjadi kritik terselubung atas kebijakan yang kerap mengedepankan distribusi rata, tapi melupakan apresiasi berbasis prestasi. Dalam dunia pendidikan, Sri Mulyani menegaskan pentingnya ukuran kinerja, bukan semata-mata belas kasih.

“Dosen juga harus diukur kinerjanya dan inilah yang mungkin jadi salah satu ujian bagi Indonesia,” pungkasnya.

Pernyataan Menkeu ini menyisakan tanda tanya besar: apakah bangsa ini sudah benar-benar menghargai pendidiknya, atau sekadar mengeluh soal nominal tanpa pernah membahas kualitas dan kontribusi?

Di tengah gejolak isu pendidikan, publik kini dihadapkan pada dua pilihan: terus menyalahkan sistem, atau mulai terlibat aktif dalam memperbaikinya dengan cara yang bukan hanya emosional, tapi rasional.