Hj. Gunartin, SE Resmi Jabat Bendahara DPD PDI Perjuangan Sultra Periode 2025–2030

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara kembali digelar serentak, Senin (24/11/2025), di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari. Forum lima tahunan ini menjadi ruang konsolidasi besar untuk menyusun arah kepengurusan partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota periode 2025–2030.

Pada momentum ini, Hj. Gunartin, SE terpilih sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2025–2030. Penetapan struktur baru ini menandai babak baru penguatan organisasi sekaligus evaluasi perjalanan partai dalam lima tahun terakhir.

Acara Konferda-Konfercab dibuka langsung oleh Wakil Bendahara Umum Bidang Internal DPP PDI Perjuangan, Ir. Rudianto Tjen. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya forum tersebut untuk meneguhkan kembali komitmen partai dalam membangun daerah.

“Konferda ini adalah aktivitas yang sangat baik karena hari ini adalah hari evaluasi dan penyusunan struktur baru untuk lima tahun ke depan. Kita mempertegas cita-cita dalam membangun Sultra. Saya berharap kita dapat meraih kesuksesan yang luar biasa,” ujarnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Lukman Abunawas, turut menekankan bahwa kegiatan ini berfokus pada evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya sekaligus merumuskan strategi baru. Mantan Wakil Gubernur Sultra itu memaparkan capaian partai yang saat ini menguasai sejumlah posisi strategis di legislatif, yakni 7 Ketua DPRD, 7 Wakil Ketua DPRD, dan 1 Wakil Ketua DPRD tingkat provinsi.

Konferda ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dalam sambutannya menyoroti tantangan pengelolaan sumber daya alam serta pentingnya sinergi politik untuk memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan hak-haknya di tingkat pusat.

Dengan terpilihnya Hj. Gunartin, SE dalam jajaran inti kepengurusan, DPD PDI Perjuangan Sultra kini menatap periode baru dengan harapan memperkuat soliditas internal dan memperluas kinerja elektoral menuju 2025–2030.