‎Sengketa Lahan Transmigrasi 297 Hektare di Konsel, Camat Landono dan ASN Jadi Tersangka

‎Sengketa Lahan Transmigrasi 297 Hektare di Konsel, Camat Landono dan ASN Jadi Tersangka

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Kasus dugaan pemalsuan surat dalam sengketa lahan transmigrasi seluas 297 hektare di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), memasuki babak baru. Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Camat Landono dan seorang aparatur sipil negara (ASN).
‎
‎Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 16 November 2026, setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra menggelar perkara.
‎
‎Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Camat Landono, Sawaluddin; ASN Puskesmas Landono, I Nyoman Bawa; serta dua warga bernama Basran dan Jabar Hendra.
‎
‎Juru Bicara Kuasa Kolektif Warga Landono, Andi, mengatakan penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat di atas lahan transmigrasi yang diklaim warga telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) sejak 1982.
‎
‎Warga menyambut baik langkah penyidik Polda Sultra yang menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
‎
‎“Kami menyambut baik adanya penetapan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat di atas lahan transmigrasi yang memiliki SHM tahun 1982 milik warga transmigrasi,” kata Andi di Mapolda Sultra, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Dia mengapresiasi kinerja penyidik Polda Sultra. Namun, warga menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga memperoleh kepastian hukum atas lahan yang disengketakan.
‎
‎Menurut Andi, perkara tersebut belum sepenuhnya selesai. Warga masih menunggu perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka pada klaster berikutnya.
‎
‎“Kasus ini belum selesai, warga masih menunggu dan mengawal berjalannya proses sengketa ini. Kami juga menunggu penetapan tersangka klaster selanjutnya dalam waktu dekat,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, warga transmigrasi bernama Jamil mengungkapkan bahwa selama konflik lahan berlangsung, masyarakat mengaku kerap mengalami tekanan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi.
‎
‎Dia berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri konflik lahan yang selama ini membayangi warga transmigrasi di Kecamatan Landono.
‎
‎“Selama ini kami sering mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi dalam sengketa lahan ini,” ungkap Jamil.
‎
‎“Kami berharap dengan adanya kepastian hukum ini semua akan berakhir,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup