Demo Dugaan Tiket Ferry Dijual Berulang Berakhir Ricuh, Massa HIPMAKOT Nyaris Baku Hantam dengan Polisi di DPRD Sultra
KONSEL, SULTRAINFORMASI.ID – Aksi unjuk rasa jilid II Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (19/11/2026) berakhir ricuh.
Aksi yang mengangkat dugaan praktik penjualan tiket penyeberangan secara berulang di Pelabuhan Ferry Amolengu–Labuan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), itu diwarnai aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat kepolisian.
Bahkan, situasi sempat memanas hingga massa HIPMAKOT nyaris terlibat baku hantam dengan Kapolsek Mandonga, AKP Hastantya Bagas Saputra, di depan gedung DPRD Sultra.
Keributan bermula ketika aparat kepolisian berupaya memadamkan api yang dibakar massa aksi menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
Namun, tindakan tersebut diduga memicu ketidakpuasan demonstran hingga terjadi gesekan dan aksi saling dorong antara massa dan polisi.
Di balik aksi yang berujung ricuh tersebut, HIPMAKOT membawa sejumlah dugaan persoalan dalam pengelolaan tiket penyeberangan Amolengu–Labuan.
Mereka menduga terdapat praktik penyimpangan yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah maupun pendapatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau.
Koordinator aksi HIPMAKOT, Denil, mengungkapkan dugaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengumpulan tiket oleh awak kapal yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Menurutnya, terdapat dugaan tiket yang telah digunakan penumpang tidak disobek atau bagian karcisnya tidak dikembalikan kepada pengguna jasa sebagai bukti perjalanan.
Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi oknum tertentu untuk kembali memperjualbelikan tiket yang sebelumnya telah digunakan kepada penumpang lain.
”Kami menduga ada praktik penjualan tiket berulang. Ini harus ditelusuri karena menyangkut transparansi pengelolaan penerimaan di pelabuhan,” ungkap Denil.
HIPMAKOT juga menyoroti peristiwa pada 27 Oktober 2026 sekira pukul 11.00 WITA. Saat itu, sebuah mobil pikap memasuki kawasan pelabuhan dengan mengangkut dua unit sepeda motor.
Denil menyebut kedua sepeda motor tersebut dikenakan tiket secara terpisah. Namun, pihaknya menduga karcis yang diberikan merupakan tiket yang sebelumnya telah digunakan oleh pengguna jasa lain.
Tak hanya itu, HIPMAKOT mengaku menemukan perbedaan pada tiket yang dikeluarkan petugas loket. Sebagian karcis disebut memiliki stempel, sementara sebagian lainnya tidak.
Perbedaan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh karena diduga berpotensi dimanfaatkan untuk mengedarkan kembali tiket yang sudah digunakan.
Atas sejumlah dugaan tersebut, HIPMAKOT mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) dan Inspektorat Sultra melakukan pemeriksaan serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan tiket dan penerimaan di Pelabuhan Amolengu–Labuan.
Mereka juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra turun tangan menyelidiki dugaan praktik penjualan tiket berulang tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.
HIPMAKOT berharap persoalan ini tidak sekadar menjadi polemik, tetapi mendapat tindak lanjut melalui pemeriksaan secara transparan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku









