Mahasiswa Duduki Paripurna DPRD Sultra, Tuntut RUU Perampasan Aset hingga Copot Kapolri

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Kendari di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/09/2025) siang, berlangsung panas. Massa membakar ban di halaman kantor dewan hingga menduduki ruang rapat paripurna.

Awalnya, unjuk rasa berlangsung damai. Namun, situasi memanas lantaran tidak satu pun anggota DPRD Sultra menemui massa aksi. Hal tersebut memicu kemarahan para mahasiswa.

Dalam orasinya, mereka menyuarakan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Sultra agar segera mengirimkan rekomendasi kepada DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Kedua, menuntut agar DPRD merekomendasikan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Selain itu, massa juga meminta adanya peningkatan gaji bagi guru honorer di Sulawesi Tenggara serta menegaskan agar DPRD benar-benar menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Kendari, Jordi Apriyanto, mengatakan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap janji yang tak kunjung ditepati oleh pimpinan DPRD Sultra.

“Selama dua minggu kami telah menunggu konfirmasi penyerahan hasil kajian yang dijanjikan, namun tak ada tindak lanjut yang jelas,” kata Jordi.

Ia menilai, pimpinan DPRD seolah mempermainkan mahasiswa dengan memberikan informasi yang saling bertentangan terkait keberadaannya. Akibatnya, demonstran merasa diabaikan hingga memutuskan menduduki gedung dewan dan melakukan aksi pembakaran ban.

Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih bertahan di dalam gedung DPRD Sultra. Mereka menegaskan akan terus melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka direspons pihak legislatif.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari DPRD Sultra terkait aksi tersebut. Aparat kepolisian tampak berjaga ketat di sekitar lokasi guna mengantisipasi eskalasi yang lebih besar.