‎Hakim Usir Saksi Polisi dari Sidang Direktur PT GAN, Ternyata Terganjal Izin Atasan

‎Hakim Usir Saksi Polisi dari Sidang Direktur PT GAN, Ternyata Terganjal Izin Atasan

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari menolak memeriksa saksi dari pihak terdakwa yang berstatus anggota Polri dalam sidang kasus dugaan fitnah dan laporan palsu yang menjerat Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN).
‎
‎Penolakan tersebut terjadi lantaran saksi anggota Polri itu belum mengantongi surat izin dari pimpinan atau kesatuan tempatnya bertugas.
‎
‎Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdul Salam, mengatakan pada persidangan sebelumnya pihak terdakwa menghadirkan dua orang saksi. Namun, hanya satu saksi yang dapat diperiksa, yakni mantan Sekretaris DPMPTSP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh).
‎
‎Sementara saksi kedua yang merupakan anggota Polri tidak diperkenankan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
‎
‎”Saya sebagai JPU menolak kesaksian yang bersangkutan karena tidak memiliki surat izin dari pimpinan tempat dia bertugas. Olehnya itu, hakim mengamini dan mengusir saksi yang dihadirkan terdakwa,” ujar Abdul Salam, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Menurutnya, meskipun secara umum KUHAP memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjadi saksi, anggota Polri tetap harus mengikuti prosedur internal institusinya ketika memberikan keterangan dalam persidangan.
‎
‎Prosedur tersebut mengatur tata cara menghadirkan anggota Polri, baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan.
‎
‎Abdul Salam menjelaskan, saksi tersebut sedianya akan memberikan keterangan mengenai proses penyidikan laporan yang diajukan terdakwa pada 2020 dan 2022 di Polda Sultra. Saat itu, saksi diketahui tergabung dalam tim penyidik.
‎
‎Namun, menurut JPU, materi mengenai strategi dan proses penyidikan merupakan ranah internal kepolisian.
‎
‎Ia juga menegaskan, apabila keterangan anggota Polri tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, pemanggilannya semestinya dilakukan melalui JPU.
‎
‎”Yang bersangkutan kalau mau bersaksi harus ada izin dari pimpinannya. Clear di situ, selesai, makanya dikeluarkan dari persidangan,” tegasnya.
‎
‎Dengan penolakan tersebut, hanya satu saksi dari pihak terdakwa yang menjalani pemeriksaan dalam persidangan itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup