KNPI Kolaka Minta Pj. Gubernur Lanjutkan Perjuangan Ali Mazi Usir PT Vale dari Sultra

KOLAKA, sultrainformasi.id – Ketua KNPI Kabupaten Kolaka, Ripaldi Rusdi meminta penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol. (Purn) Andap Budhi Revianto melanjutkan perjuangan Ali Mazi mengusir PT Vale dari bumi anoa.

Kepada sultrainformasi.id, Ripaldi mengungkapkan bahwa dalam kepemimpinan Gubernur Sultra Ali Mazi saat itu dengan tegas dia menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale.

Olehnya itu, dengan berkahirnya masa jabatan Ali Mazi sebagai gubernur dan dilanjutkan oleh Pj. Maka dirinya berharap Pj. yakni Andap melanjutkan perjuangan Ali Mazi.

“Kami berharap pak Andap selaku Pj. Gubernur Sultra melanjutkan perjuangan Ali Mazi untuk mengusir PT Vale dari Sulawesi Tenggara,” kata Ripaldi saat ditemui, Selasa (26/09/2023).

Dia membeberkan penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale menjadi IUPK bukan tanpa alasan melainkan disebapkan oleh beberapa hal.

“Ada beberapa alasan mengapa PT Vale harus di evaluasi dan di tolak kontrak karya nya menjadi IUPK di tahun 2025, salah satunya karna Mayoritas Saham PT Vale di kuasai asing dengan rincian Vale Canada Limited 43,79 persen, MIND ID 20 persen, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,03 persen, dan kepemilikan publik sebesar 21,18 persen,” katanya.

“Olehnya itu, kami sependapat agar mendorong wilayah konsesi tambang yang digarap PT Vale Indonesia dapat dikembalikan kepada negara. Karna sekalipun pengambilalihan tambahan saham 11% melalui MIND ID menurut kami tidak akan berarti apa-apa, baik bagi MIND ID maupun Indonesia,” sambung dia.

Alumni Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) itu juga menyampaikan bahwa sejauh ini kontribusi PT Vale terhadap daerah (Sultra) menurutnya masih sangat minim.

“Sekali lagi kami harap pak Pj. agar segera mengeluarkan rekomendasi penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale menjadi IUPK ditahun 2025,” ungkapnya.

Sebagai informasi, saat itu mantan gubernur Sultra Ali Mazi menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale menjadi IUPK.

Penolakan tersebut dilakukan di DPR RI saat melakukan RDP dengan pihak – pihak terkait sebelum purna tugas menjadi Gubernur Sultra.

𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐤𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢.𝐜𝐨𝐦, 𝐛𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐢.