KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk memperkuat program-program kerakyatan di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang berlangsung pada 18–19 Juli 2025 di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sultra, Kendari.
Selain menggelar rapat koordinasi internal, rombongan DPP PDI Perjuangan juga melakukan serangkaian kunjungan lapangan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Lokasi yang dikunjungi antara lain Koperasi Mepokoaso, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu, bank sampah, kawasan nelayan, lokasi panen padi di Kabupaten Konawe, hingga perkampungan warga terdampak aktivitas tambang di Konawe Utara.
Ketua Bidang Pariwisata sekaligus Koordinator Wilayah Sultra DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menyentuh langsung kehidupan rakyat dan memahami kondisi riil di lapangan.
“Seperti pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kita harus bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Karena itu kami turun langsung agar benar-benar memahami kondisi mereka,” ujar Wiryanti.
Ia menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan tersebut, pihaknya banyak menerima masukan, mulai dari kebutuhan dasar masyarakat, permasalahan lingkungan, hingga isu kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Kami melihat potensi besar yang dimiliki Sultra, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pengelolaan sampah berbasis komunitas. Tapi di sisi lain, pencemaran lingkungan akibat limbah tambang juga menjadi perhatian yang harus segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
DPP PDI Perjuangan berharap, hasil dari kunjungan dan dialog ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan partai yang lebih berpihak kepada rakyat, sekaligus memperkuat sinergi antara DPP dan DPD dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sultra.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pengurus pusat PDI Perjuangan, di antaranya Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (Ketua Bidang Kesehatan), dan Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial).
