Mendagri Tito di Kendari: Jangan Cari PAD dengan Cara Instan yang Memberatkan Rakyat

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam membuka ruang usaha seluas-luasnya. Pesan itu ia sampaikan saat pembukaan acara Rakornas Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara(Sultra), Rabu (27/08/2025).

Dalam arahannya, Tito mengingatkan agar perizinan usaha tidak lagi dipersulit. Menurutnya, kemudahan izin usaha akan menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya mohonlah dengan segala hormat hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” kata Tito.

Ia menjelaskan, meningkatnya PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun untuk mencapai itu, Pemda harus mampu menyerap aspirasi pelaku usaha dan pelaku ekonomi kreatif, serta memberi pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan efisien.

Bukan hanya soal regulasi, Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner. Menurutnya, kepala daerah tidak boleh terjebak hanya pada urusan birokrasi, tetapi harus kreatif dalam mencari strategi peningkatan PAD.

“berpikir seperti ibu rumah tangga, bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja, tapi pendapatan itu tidak memberatkan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kebijakan yang memberatkan hanya akan menimbulkan resistansi. Karena itu, komunikasi publik menjadi kunci dalam setiap langkah pemerintah daerah.

Lebih jauh, Tito mendorong kepala daerah memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship). Menurutnya, Pemda harus jeli membaca peluang, bersinergi dengan pengusaha termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta menghidupkan sektor swasta dan ekonomi kreatif di daerah.

“Sekali lagi hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini adalah cara untuk mendapatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan rakyat,” tegas Tito menutup arahannya.

Rakornas PHD 2025 di Kendari ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan regulasi yang ramah investasi, tanpa meninggalkan kepentingan rakyat.