Pink-Hijau Kuasai Profil Medsos, Warganet Gaungkan Kampanye Rakyat Lawan Ketidakadilan

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Linimasa media sosial dalam beberapa hari terakhir dipenuhi warna pink dan hijau. Ribuan pengguna Instagram hingga X (dulu Twitter) kompak mengganti foto profil mereka sebagai simbol dukungan terhadap kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Gerakan ini viral sejak Senin (01/09/2025), sehari setelah demonstrasi masyarakat sipil di berbagai daerah menyoroti tunjangan DPR serta tindakan aparat yang dinilai represif. Sejak itu, simbol Brave Pink dan Hero Green jadi identitas solidaritas baru warganet.

Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat berisi 17 tuntutan jangka panjang dan 8 tuntutan jangka pendek kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Poinnya mencakup transparansi anggaran, perlindungan hak pekerja, hingga reformasi kebijakan publik.

Sejumlah influencer ikut mendorong tren ini, di antaranya Andovi da Lopez, Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati, hingga Andhyta Utami. Dukungan mereka membuat gaung kampanye semakin meluas di kalangan generasi muda.

Meski belum ada penjelasan resmi, warna hijau sering dimaknai pertumbuhan dan harmoni, sementara pink identik dengan empati dan kelembutan. Di tangan warganet, kombinasi ini populer disebut “Brave Pink” dan “Hero Green”, merujuk sosok ikonik dalam demo 28 Agustus 2025.

Di platform X, kampanye ini mencatat angka fantastis. Unggahan akun @indopopbase bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat have been released” ditonton lebih dari 1,9 juta kali, dibagikan 63 ribu kali, dan disukai 81 ribu pengguna.

“Terima kasih atas minat Anda! ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ adalah gerakan rakyat untuk reformasi, didukung lebih dari 40.000 tanda tangan,” tulis akun @lasyakohli.

Namun ada pula respons skeptis. “Lebih mungkin Arsenal juara Premier League dibandingkan semua tuntutan ini dipenuhi,” sindir akun @admiralkizaruuu.

Hingga berita ini diterbitkan, pantauan sultrainformasi.id menunjukkan linimasa medsos masih dipenuhi profil bernuansa pink-hijau sebagai simbol perlawanan damai masyarakat sipil terhadap ketidakadilan.