Nilai Aparat Pemprov Sultra Bertindak Berlebihan, Eks Gubernur Sultra Nur Alam Buka Baju dan Tantang Ditembak

KENDARI, SULTRAINFORMASI.ID – Ketegangan mewarnai penertiban dan rencana eksekusi lahan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (22/01/2026) siang.
‎
‎Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dua periode, Nur Alam, meluapkan kemarahannya secara terbuka setelah merasa diperlakukan tidak manusiawi dan dipermalukan oleh aparat Pemerintah Provinsi Sultra.
‎
‎Dalam situasi emosional tersebut, Nur Alam bahkan membuka bajunya dan menantang aparat untuk menembaknya, sembari meminta agar pimpinan mereka dipanggil ke lokasi.
‎
‎“Bagaimana kalau saya buka baju, kamu bunuh saja saya sekarang. Panggil bosmu, suruh tembak, bunuh saya sekarang,” kata, Nur Alam dengan nada tinggi di hadapan aparat dan warga.
‎
‎Peristiwa itu terjadi di tengah rencana eksekusi lahan yang selama ini dikuasai Nur Alam. Namun, proses eksekusi akhirnya tidak berlanjut setelah dilakukan mediasi, dan pihak Pemprov Sultra memilih mundur dari lokasi.
‎
‎Usai mediasi, Nur Alam duduk bersama dua pejabat Pemprov Sultra, salah satunya Kepala Satpol PP Sultra, Hamim Imbu. Dalam pernyataannya, Nur Alam mengaku memahami posisi aparat sebagai abdi negara.
‎
‎“Saya berdiri di dua pihak, Pak Kasat dan Pak Kadis. Saya memahami posisi kalian sebagai pegawai,” ujarnya.
‎
‎Namun, ia menegaskan bahwa bangunan di atas lahan tersebut bukan dibangun oleh pemerintah daerah, melainkan oleh pegawai dan kemudian diperbaiki. Ia menyebut lahan itu sebelumnya merupakan tanah terlantar, sebagaimana banyak kawasan lain yang kini telah dihuni pegawai biasa dan masuk dalam proses administrasi tertentu.
‎
‎Nur Alam mempertanyakan perubahan sikap pemerintah setelah pergantian kepemimpinan di Sultra. Menurutnya, selama menjabat sebagai gubernur, ia justru menyelesaikan banyak persoalan aset daerah tanpa konflik terbuka.
‎
‎”Bukan berarti ganti gubernur lalu suratnya langsung diganti tanpa alasan yang jelas. Banyak tanah pemda yang saya selesaikan, dan tidak pernah ada konflik seperti ini,” tegasnya.
‎
‎Nur Alam juga menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar sebagai tindakan berlebihan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Ia menyayangkan pendekatan represif terhadap persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara dialog.
‎
‎“Kamu mau pertaruhkan stabilitas daerah hanya karena urusan seperti ini. Bawa pasukan seolah mau menyerbu saya. Ini gubernurmu dulu,” bebernya.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa dirinya pernah menandatangani berbagai administrasi kepegawaian aparat yang kini berhadapan dengannya, sehingga memahami betul mekanisme birokrasi pemerintahan.
‎
‎Puncak emosi terjadi ketika Nur Alam secara simbolik membuka bajunya dan melontarkan tantangan keras kepada aparat.
‎
‎“Biar Presiden tahu bagaimana kelakuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap mantan gubernurnya,” ujarnya.
‎
‎Nur Alam menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil aset milik pemerintah daerah.
‎
‎“Saya tidak pernah mengambil satu persen pun aset daerah. Coba cek. Saya hanya meminjam lokasi, mana pernah saya ambil,” katanya.
‎
‎Ia bahkan memperingatkan bahwa pendekatan represif berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak disikapi secara bijak.
‎
‎“Saya mati hari ini, tapi satu Sulawesi Tenggara bisa bergerak berdarah-darah. Tidak semua perintah harus dikerjakan. Sampaikan ke Sekda,” ujarnya.
‎
‎Di akhir pernyataannya, Nur Alam menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata soal lahan, melainkan soal etika dan penghormatan dalam pemerintahan.
‎
‎“Ini soal etika. Hargai kita ini orang tua. Main keras-kerasan tidak ada gunanya. Kalau saya saja mantan gubernur diperlakukan seperti ini, apalagi pegawai biasa,” pungkasnya.
‎