BADKO HMI Sultra Soroti Penembakan Warga di Bombana, Desak Kapolres Dicopot dan Kapolda Dievaluasi‎

BOMBANA, SULTRAINFORMASI.ID – Insiden penembakan terhadap seorang warga sipil di Desa Wambarema, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menuai sorotan tajam dari publik. Peristiwa yang terjadi pada siang hari itu diduga melibatkan oknum aparat kepolisian dan dinilai mencederai rasa aman masyarakat.
‎
‎Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan warga sipil serta prosedur penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum. Menurut mereka, penembakan itu tidak terjadi dalam situasi darurat yang dapat membenarkan tindakan represif bersenjata.
‎
‎Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, menegaskan bahwa penggunaan senjata api di tengah ruang hidup masyarakat sipil menunjukkan lemahnya pengendalian dan pengawasan aparat di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.
‎
‎ “Penembakan terhadap warga sipil bukan bagian dari penegakan hukum yang sah. Peristiwa ini harus diusut secara transparan dan bertanggung jawab karena menyangkut nyawa serta rasa aman masyarakat,” kata Andi Aswar dalam keterangannya, Jumat, (09/01/2026).
‎
‎BADKO HMI Sultra menilai kasus penembakan di Bombana tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal. Mereka melihat adanya kecenderungan penggunaan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan konflik tambang rakyat dan masyarakat lokal.
‎
‎Menurut BADKO HMI, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat seharusnya diselesaikan melalui pendekatan dialogis serta kebijakan yang berkeadilan, bukan melalui tindakan represif yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
‎
‎Atas insiden tersebut, BADKO HMI Sultra mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolres Bombana serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolda Sulawesi Tenggara.
‎
‎Mereka juga menuntut agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel terhadap seluruh pihak yang terlibat tanpa adanya perlindungan institusional.
‎
“Jika pelanggaran serius seperti ini tidak ditindak tegas, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan terus tergerus. Kepolisian harus menunjukkan keberpihakan pada hukum dan keselamatan warga,” tegasnya.
‎
‎BADKO HMI Sultra menyatakan akan terus mengawal kasus penembakan tersebut bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil hingga terdapat kejelasan hukum serta pertanggungjawaban institusional dari pihak kepolisian.
‎
‎Insiden penembakan di Bombana kini menjadi perhatian luas masyarakat dan dinilai sebagai ujian serius bagi komitmen Polda Sulawesi Tenggara dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
‎
‎